DJP (Direktorat Jenderal Pajak) baru-baru ini merilis e-Billing versi 2.0. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pembuatan kode billing : data pembayaran massal dapat diunggah sekaligus ke aplikasi dalam satu kesempatan.

Latar belakang penyediaan layanan pembuatan billing massal ini adalah volume pembuatan kode billing dan transaksi pembayaran yang tinggi oleh wajib pajak Bendahara atau BUMN dalam melakukan pembayaran pajak.

Tak lama setelah pemerintah membentuk Tim Reformasi Perpajakan, Menteri Keuangan mengeluarkan aturan tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (PMK Nomor 261/PMK.03/2016).

Dari aturan ini, masyarakat memperoleh beberapa manfaat, antara lain besaran tarif PPh Final menjadi lebih rendah dari sebelumnya (5% menjadi 2,5%). Pengenaan PPh Final itu dikecualikan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang pendapatannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atas penjualan rumah atau tanah dengan nilai penjualan kurang dari Rp60 juta.

Aturan ini juga memberikan pembebasan PPh Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menghibahkan atau mewariskan aset propertinya kepada keluarga sedarah atau untuk organisasi sosial dan keagamaan.